Pengamat Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan, DPR harus bersikap hati hati terkait usulan Angket Bank Century . "DPR harus menunggu hasil audit investigasi BPK dan juga berpikir panjang terkait kasus ini,"papar Irman saat acara dialetika demokrasi Pers Room DPR RI membicarakan penyelesaian kasus Bank Century, di Nusantara III, Jum'at, (30/10).   

    Menurut Irman, setelah dipikirkan secara matang baru melakukan langkah selanjutnya apakah mengajukan angket atau tidak. "Yang utama semangatnya adalah jangan menjatuhkan apabila ada niat ini maka akan terjadi barter politik, karena itu yang utama adalah mengungkapkan kebenaran,"katanya

    Dia menambahkan, Fraksi-fraksi harus bersatu untuk angket ini. "Hak angket merupakan hak konstitusional dewan jadi silahkan dilaksanakan,"terangnya.

    Angket, papar Irman, dapat di ajukan apabila adanya masalah di Ring I. karena itu, apabila Ring I terindikasi terkait laporan pemeriksaan Bank Century baru DPR dapat mengajukan hak angket. "Ini semua harus ada basis rasionalnya dalam mengajukan angket,"katanya.

    Irman mengatakan, dirinya khawatir angket ini nantinya akan hilang begitu saja. "Saya mengharapkan masyarakat dapat percaya terhadap lembaga dewan ini,"katanya.

    Sementara anggota Dewan dari PKS Andi Rahmat menjelaskan, PKS akan menempatkan masalah ini secara proporsional. artinya, PKS akan memilah-milah hasil laporan BPK nantinya. "Kita akan menunggu hasil laporan BPK dan mengkaji bersama baru bisa menilai dan menyikapinya,"katanya

    Menurut Andi, kasus ini merupakan masalah prinsip dan motif bagaimana kita mengantar lembaga ini sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan.

    Anggota DPR dari Hanura Abdullah Fauzi Ahmad mengatakan, Hanura akan mempertanyakan kasus ini dari sudut hukum apakah penggelontoran dana Rp 6.7 Triliun tepat? selain itu, papar Abdullah, dari sisi ketepatan angka, seharusnya ada breakdown yang jelas karena Bank Century bukan Prime Bank.

    Dia menambahkan, ketepatan tujuan juga perlu ditelusuri apakah uang tersebut untuk bangsa dan negara atau tidak.  "Tidak ada hubungan dana tersebut untuk Pemilu lalu,"terangnya. (si/foto : doeh)